Peralihan dari Donald Trump ke Joe Biden Bisa Jadi Masalah bagi Mata Uang Kripto

Peralihan kepresidenan Amerika Serikat dari Donald Trump ke Joe Biden

Share :

Kanalcoin.com –  Peralihan kepresidenan Amerika Serikat dari Donald Trump ke Joe Biden rupanya bisa menjadi masalah tersendiri bagi mata uang kripto. Pasalnya, beberapa regulasi soal mata uang kripto bisa saja dibatalkan di era Joe Biden.

Regulator perbankan Amerika Serikat atau Kantor Pengawas Mata Uang (OCC) mengaku khawatir dengan perpindahan kekuasaan dari Donald Trump ke Joe Biden. Kekhawatiran tersebut erat kaitannya dengan regulasi soal mata uang kripto.

Hal itu disampaikan langsung oleh Penjabat Pengawas Mata Uang, Brian Brooks, dalam sebuah wawancara dengan CNBC, yang dilansir Kanalcoin.com dari News.Bitcoin.com.

Brooks sendiri merupakan administrator sistem perbankan federal dan penjabat kepala Kantor Pengawas Mata Uang (OCC). OCC merupakan lembaga yang mengawasi hampir 1.200 bank nasional, asosiasi tabungan federal, dan cabang federal bank asing.

Brooks mengaku khawatir kenaikan bitcoin saat ini disertai dengan perpindahan kekuasaan usai Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat. Menurut Brooks, sudah ada wacana soal penghapusan peraturan untuk mata uang kripto.

“Saya akan memberi tahu Anda apa yang saya khawatirkan adalah semua ini terjadi di lingkungan di mana kita akan mengalami perubahan administrasi kepresidenan, dan ada seruan di Capitol Hill untuk membongkar beberapa perlindungan peraturan yang kami terapkan untuk ini,” ucap Brooks.

Kabarnya, anggota Kongres, Maxine Waters, telah membuat surat untuk mendesak pemerintahan Joe Biden membatalkan beberapa peraturan yang sudah diberlakukan oleh OCC. Beberapa rekomendasi yang diajukan Waters, antara lain membatalkan perizinan bank nasional dan asosiasi tabungan federal untuk menyediakan layanan penitipan mata uang kripto.

Brooks mengaku kalau sampai surat dari Waters tersebut dikabulkan oleh Joe Biden, Amerika Serikat tidak akan maju dalam urusan mata uang kripto. Selain itu, keamanan pengguna mata uang kripto yang selama ini dijamin akan menjadi berbahaya dan berpotensi terkena tindakan kriminal.

“Jika kita melakukan hal-hal itu, saya tidak yakin kita memiliki cukup landasan untuk maju. Ini semua tentang mengkonsolidasikan keuntungan regulasi dan perlindungan konsumen yang kami coba terapkan. Itu harus bertahan,” kata Brooks.

“Peran pemerintah adalah untuk memastikan bahwa pasar diatur dengan baik dan terorganisir dengan baik sehingga orang yang bertransaksi tahu bahwa mereka bertransaksi dengan orang baik dan bukan orang jahat,” tutur Brooks menambahkan.

Selain itu, Brooks juga menekankan bahwa peraturan soal mata uang kripto ini ditujukan agar ada pelacakan dan transparansi transaksi yang bisa melindungi pengguna.

“Sebagian dari itu berarti, seperti di pasar keuangan mana pun, harus ada pelacakan dan tidak ada anonimitas,” ujar Brooks.

Brooks mendesak agar usul dari Waters tidak dikabulkan oleh Joe Biden. Hal itu dikarenakan usul dari Waters hanya berdasarkan alasan politik dan bukan untuk kepentingan investor. Selain itu, Brooks juga menuntut kalau pengguna mata uang kripto berhak mendapat perlindungan yang sama seperti saham.

“Itulah mengapa penting bagi orang-orang bahwa mereka dapat menyimpan aset mereka di bank, misalnya, dengan cara yang sama Anda mungkin menyimpan sertifikat saham atau aset lain yang Anda miliki,” ucap Brooks.

“Ini adalah debat politik yang nyata sekarang.”

“Orang-orang mungkin tidak menyadari hal ini tetapi ada kepemimpinan di Kongres yang mendesak pemerintahan Biden yang akan datang untuk membatalkan beberapa perlindungan itu. Saya kira, atas nama politik, bukan atas nama melindungi investor,” tutur Brooks mengakhiri.

(*)

Muhammad Zaki Fajrul Haq
Author: Muhammad Zaki Fajrul Haq

Follow me at @mzfajrulhaq (Instagram) or @ZakiFajrul (Twitter).

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments