Kementerian Keuangan Ukraina akan Blokir Crypto Wallet

Kementerian Keuangan Ukraina

Share :

Otoritas Kementerian Keuangan Ukraina akan memblokir cypto wallet untuk menyita aset yang diperoleh secara ilegal. Dikabarkan bahwa Oksana Markarova, Menteri Keuangan Ukraina, mengatakan bahwa State Financial Monitoring Service of Ukraine (SFMS) akan menjadi otoritas yang bertanggung jawab untuk melacak sumber asal dana pada crypto wallet masyarakatnya.

Pihak berwenang itu menggunakan pemindaian produk analitis untuk asal dan pengguna dana crypto. Sebagai bagian dari kebijakan peraturan, SFMS tidak hanya dapat mengetahui asal crypto, tetapi juga mendeteksi bagaimana dana tersebut digunakan. Hal itu juga yang disampaikan Markanova dalam laporan pernyataannya pada 23 Januari pada situs resmi Kementerian Keuangan Ukraina.

Awalnya, Markarova mengatakan dalam sebuah wawancara kepada MC Today. Kemudian melalui teks dikabarkan pada situs Kementerian Keuangan Ukraina. Secara khusus, SCFM mengklaim telah memilliki akses kepada produk analitik tersebut. Konon, memungkinkan penyidik untuk melihat asal usul aset crypto serta penggunaannya. Bahkan Markarova mengaku sudah ada sejumlah kasus yang berhasil dari penyelidikan melalui layanan produk tersebut.

Ia sadar bahwa menghentikan transaksi crypto itu tidak mungkin. Sementara memblokir crypto wallet memungkinkan.

“Tidak mungkin untuk menghentikan operasinya sekarang. Tetapi mungkin untuk memblokir crypto wallet dan menghapus aset crypto yang diperoleh secara ilegal. Ini dapat dilakukan dengan mendapatkan akses kunci pribadi crypto sebagai hasil dari investigasi yang kompleks,” beber Markarova.

Meskipun masih belum diketahui lebih jelas bagaimana kemampuan SCFM dalam memblokir crypto wallet. Tapi yang jelas bahwa tindakan ini adalah bagian dari peraturan AML yang disetujui oleh pemerintah Ukraina pada akhir 2019 lalu. Tanggung jawab SCFM akan menjadi bagian dari undang-undang terkait crypto baru yang disetujui oleh Pemerintah Ukraina pada Desember 2019.

Verkhovna Rada dari parelemen Ukraina pun menerbitkan versi final undang-undang pencucian uang yang akan menangani aset dan penyedia layanan aset virtual sesuai pedoman dari Financial Action Task Force (FATF) pada 6 Desember 2019. Dokumen tersebut mengatakan bahwa transaksi cryptocurrency adalah beberapa operasi yang harus dipantau oleh otoritas terkait.

Sebagai bagian dari undang-undang baru, semua transaksi crypto hingga 30.00 hryvnia Ukraina atau setara dengan 1.300 dolar AS. Menurut kabar yang tersebar, itu harus disertai dengan identifikasi pelanggan dan informasi tentang sifat hubungan bisnis antara pembayar dan penerima. Selain itu, undang-undang baru ini akan diberlakukan pada 24 April nanti.

Di sisi lain, modal pasar crypto global telah merosot 7 miliar dolar AS pada kemarin, Jumat (24/1), karena Bitcoin dan pasar altcoin yang lebih luas terus berjuang untuk menemukan dukungannya. Bitcoin sendiri adalah perdagangan utama dengan semua cryptocurrency di sebagian besar bursa utama.

Randy Ntenk
Author: Randy Ntenk

Freelance writers

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments